close

Diduga Oknum Aparat Serobot Lahan Perkebunan Sawit Milik Warga

oleh -

JURNALIS INDONESIA.ID, LABUHANBATU – Dolok Mauli Sinaga (66) warga Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, tak mampu menutupi kekesalannya karena lahan yang diakui miliknya sejak tahun 1989 itu kini dikuasai oleh pihak lain.

Ia menuturkan, lahan miliknya yang berlokasi di Desa Tebingtinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Labuhanbatu itu saat ini digarap oleh seseorang mengaku sebagai aparat.

“Saya pun selalu mencari tahu siapa yang menggarap lahan saya itu, tapi tak pernah saya ketemu. Tiba-tiba ada yang mengklaim bahwa tanah saya itu adalah milik-nya dan mengaku sebagai aparat,” kata Sinaga. Rabu (11/9/2019).

Ia menjelaskan lahan tersebut diperoleh setelah membeli dari Repriadi (61) anggota kelompok tani KUD Pematang Seleng pada tahun 1989 dengan surat Nomor: 17/LKMD/PS/VII/89.

“Ditandatangani kepala desa Pematang Seleng Sukirman pada tahun 1989, dan dilengkapi juga tanda tangan ketua kelompok tani, Hasan Dalimunthe pada tanggal 28 juli 1989,” terang Sinaga.

“Itu merupakan alas hak saya untuk mengelola lahan tersebut,” sambungnya.

Sinaga juga mengungkapkan lahan tersebut sejak lama telah dikelola dan ditanami. Namun, karena sering terendam banjir, pohon sawitnya kesulitan bertumbuh dan banyak yang mati.

Sinaga menduga, lahannya diserobot ketika Dusun Karang Anyar masuk menjadi wilayah Desa Tebingtinggi Pangkatan.

Hal ini, kata Sinaga, pernah ditengahi Kepala Desa Tebingtinggi Pangkatan, Suwanto pada Kamis (5/9/2019) lalu.

“Namun yang bersangkutan tidak hadir,” terangnya.

Kemudian musyawarah ke-2 di sepakati pada Senin 9 September 2019 kembali pihak yang mengklaim tanah tersebut juga tidak hadir.

“Yang paling disesalkan mereka selalu mengklaim itu merupakan tanah mereka namun bila ditanya suratnya mereka tidak pernah siap untuk menunjukkan surat alas hak mereka,” imbuhnya.

Untuk itu Dolok Mauli Sinaga berharap agar pihak yang diduga menyerobot tanah miliknya tidak lagi berkeras dengan kebohongan mereka, karena hal itu merupakan perbuatan melawan hukum.

“Yang berarti penggelapan hak atas barang barang tidak bergerak (onroerende goederen), misalnya tanah, sawah, gedung, rumah dan lain-lain dengan alternatif dakwaan pasal 167 pasal1,” tegas Sinaga.

Hinggga berita ini diturunkan, jurnalisindonesia.id, belum berhasil menghubungi Kepala Desa Tebingtinggi, Suwanto guna memintai keterangan. JAN/TIM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *